6 Bulan Lagi Ponsel BM Di Indonesia Baru Mulai Diblokir Halaman All - Kompas.com 5 handphone yang Akan Diblokir

Hi, selamat siang, pada kali ini akan menjelaskan tentang 5 handphone yang akan diblokir 6 Bulan Lagi Ponsel BM di Indonesia Baru Mulai Diblokir Halaman all - Kompas.com simak selengkapnya 

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga kementerian tengah bersinergi untuk menekan jumlah penyebaran ponsel ilegal alias blackmarket (BM) di Indonesia. Dalam kejadian ini, Kementerian Kominfo jadi ujung lembing untuk memblokir penggunaan ponsel BM.

Meski peraturannya hendak ditandatangani sekeliling medio Agustus ini, Dirjen SDPPI, Ismail memprediksi bahwa butuh tempo sekeliling enam bulan setelah kebijakan diteken untuk kemudian diimplementasikan.

Menurut Ismail, tempo tersebut dibutuhkan atas ketiga kementerian setidaknya layak memersiapkan 8 hal.

Kedelapan kejadian itu merupakan persiapan alat perkakas SIRINA, penyediaan database IMEI, aplikasi tes, sinkronisasi data mekanik seluler, sosialisasi, penyediaan SDM, SOP tiga kementerian, dengan penyediaan pusat layanan konsumen.

Baca juga: Begini Nasib Ponsel BM yang Dibeli Sebelum 17 Agustus

"Perkiraan abdi untuk okta- kejadian ini butuh tempo enam bulan. Setelah itu, peraturan tersebut hendak live dengan dieksekusi bagi operator. Sebelum enam bulan aman sedia catatan lagi," ungkap Ismail dalam sebuah diskusi di balai Kemenkominfo, Jumat (2/8/2019).

Artinya andaikan penandatanganan kebijakan bertimbal dengan jadwal yakni 17 Agustus, bahwa jalan pemblokiran ponsel blackmarket hendak dimulai pada 17 Februari 2020 mendatang.

"Peraturan Menteri sudah siap ala draft, tapi layak konsultasi publik terlebih dahulu. Kalau sudah submit ke menteri untuk persetujuan beliau, kisaran tanggal 17 Agustus," berumur Ismail.

Kendati begini tidak tertutup kemungkinan bahwa jalan pemblokiran bisa dimulai dalam tempo yang lebih cepat. Menteri Komunikasi dengan Informatika, Rudiantara melafazkan bahwa tempo enam bulan yang diperkirakan bagi Kominfo merupakan tempo amat lambat.

"Itu tadi kan dibilang, amat lambat (enam bulan)," kata Rudiantara kepada KompasTekno.

Terakhir, Rudiantara melafazkan bahwa Kementerian Keuangan juga hendak ikut membonceng dilibatkan, khususnya untuk Dirjen Bea Cukai dengan Dirjen Pajak.

"Peraturan menterinya dibuat masing-masing, bukan bersama. Tetapu substansinya sama dengan integral sehingga kebijakannya sektoral," pungkas Rudiantara.

Nasib ponsel BM yang dibeli setelah dengan sesudah 17 Agustus

Salah ahad pertanyaan yang ada merupakan mengenai kadar ponsel ilegal yang dibeli setelah tanggal 17 Agustus. Kemenperin meyakinkan bahwa ponsel blackmarket yang menduga dimiliki setelah tanggal 17 Agustus tidak hendak langsung terblokir.

Baca juga: APSI: Negara Rugi Rp 2,8 Triliun Per Tahun atas Ponsel BM

Selain itu pertanyaan yang juga sering ada merupakan betapa dengan cara apa andaikan berbelanja ponsel di dalam bumi setelah tanggal 17 Agustus tersebut. Nah menurut Kemenperin, setelah kanon ditandatangani, pemakai tidak hendak berulang bisa menggunakan ponsel yang dibeli di dalam negeri.

"Tidak, HP impor yang dibeli setelah 17 Agustus tidak boleh digunakan di Indonesia," tulis Kemenperin.

KOMPAS.com/Wahyunanda Kusuma Pertiwi Xiaomi Redmi Note 7 Black Market di alpa ahad pusat perdagangan elektronik di Jakarta.

Sementara menurut Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dengan Telematika Kementerian Perindustrian, saat dikonfirmasi apakah ponsel blackmarket hendak diblokir sepenuhnya dari Agustus, Janu tidak bereaksi dengan atmosfer yang pasti.

Ia hanya meminta untuk menanti regulasinya beres terlebih dahulu.

"Bisa jadi alpa pengertian nantinya, nanti saja ya abdi alang selesaikan aturannya," kata Janu.

Janu mengatakan, Kemenperin bersama pihak-pihak tercantel baru hendak menamatkan kanon pemblokiran ponsel ilegal terlebih dahulu.

Tiga kementerian

Pemerintah saat ini memang tengah berupaya untuk menekan biji penyebaran ponsel black market di Indonesia. Pasalnya ponsel ilegal tersebut merugikan negara dari sektor gaji pajak.

Baca juga: APSI: Negara Rugi Rp 2,8 Triliun Per Tahun atas Ponsel BM

Ada tiga kementerian yang terlibat yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Kominfo.

Ketiga kementerian tersebut ada peran masing-masing dalam pemblokiran. Kementerian Perindustrian ada sistem konfirmasi IMEI yang boleh mengecek apakah ponsel tersebut ilegal ataupun tidak.

Sementara Kementerian Kominfo nanti hendak meminta mekanik seluler untuk memblokir jejaring yang digunakan bagi ponsel yang teridentifikasi ilegal, kemudian Kemendag hendak mengawasi jalan bursa ponsel tersebut.

oke pembahasan mengenai 6 Bulan Lagi Ponsel BM di Indonesia Baru Mulai Diblokir Halaman all - Kompas.com semoga info ini berfaedah terima kasih

Artikel ini diposting pada label , tanggal 20-08-2019, di kutip dari https://tekno.kompas.com/read/2019/08/03/09580207/6-bulan-lagi-ponsel-bm-di-indonesia-baru-mulai-diblokir?page=all